Berdasarkan data atau dokumen yang digunakan dalam persidangan diantaranya, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) antara pelapor dan terlapor yang dibuat Polres Garut, surat permohonan visum et revertum yang diajukan Polres Garut ke pihak RSU dr. Slamet Garut, hasil visum et repertum yang dikeluarkan pihak rumah sakit serta keterangan saksi dari pihak terlapor (meringankan) dan pihak pelapor (memberatkan), Asep Muhidin dan timnya meyakini ustad Harun tidak bersalah dan meminta hakim untuk membebaskan Ustad Harun dari segala tuduhan dan mengembalikan nama baiknya.
Namun demikian, pihak JPU pun bersikeras pada pendiriannya, sebagai terlapor Ustad Harun dan Aab tetap harus diganjar penjara lima tahun enam bulan kurungan penjara, karena dianggap terbukti dan bersalah telah melanggar pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan.
Berkat ketelitian dan pengalaman selama membantu masyarakat mendapatkan hak-hak hukumnya, Asep Muhidin pun menemukan berbagai kejanggalan, sehingga Asep menilai pihak Kejari Garut dianggap terlalu memaksakan dengan menerapkan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan.
“JPU Garut terlalu memaksakan kasus ini, sehingga klien kami harus menjadi korban dan mendekam di penjara sampai dengan kurang lebih empat bulan lamanya. Ada berbagai kejanggalan yang harus diketahui semua pihak terkait penangan proses hukum klien kami, Ustad Harun dan saudara Aab,” terangnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
