LOCUSONLINE, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto, menanggapi serius terungkapnya permintaan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengumpulkan dana sebesar Rp5,5 miliar untuk mendukung kampanye Presiden Jokowi pada Pilpres 2019. Jakarta, Minggu 19 Januari 2025
“Para pejabat diperintahkan korupsi untuk mengumpulkan dana politik demi kemenangan Jokowi dalam Pilpres,” ujar Gigin dalam keterangannya di X @giginpraginanto (19/1/2025).
Pengamat kebijakan publik Gigin menyebut tindakan tersebut sebagai bagian dari praktik korupsi terstruktur dan masif yang melibatkan pejabat negara.
“Usut tuntas dan kirim biangnya ke penjara. Bongkar! Ini namanya korupsi terstruktur dan massif,” cetusnya.
Gigin menilai perintah tersebut mencerminkan sistematisnya praktik korupsi yang terjadi dalam lingkup pemerintahan dan BUMN.
“Kemungkinan jaringannya meluas di semua BUMN dan kementerian,” tandasnya.
Permintaan dana politik tersebut terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (13/1/2025).
Eks Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Danto Restyawan, yang menjadi saksi, menyatakan bahwa Menhub BKS memerintahkan Direktur Prasarana Kemenhub, Zamrides, untuk mengumpulkan dana tersebut dari kontraktor proyek perkeretaapian.
Setelah Zamrides dilaporkan akan melarikan diri ke luar negeri, Danto diminta menggantikannya dalam mengumpulkan dana.
Sembilan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DJKA diminta untuk menyetor masing-masing Rp600 juta.
Selain itu, sebagian dana digunakan untuk membeli 25 ekor hewan kurban.
