LOCUSONLINE, SUBANG – Dedi Mulyadi Berjanji Tuntaskan Tambang Ilegal: Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, berkomitmen untuk segera menata ulang tata ruang di Jawa Barat dan menangani persoalan tambang ilegal. Subang, Senin 20 Januari 2025
Hal itu disampaikan Dedi saat pertemuan dengan sejumlah pejabat Pemprov Jabar terkait evaluasi tambang dan lingkungan hidup di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat, Minggu (19/2/2025).
“Saya mohon maaf kalau kemarin agak keras karena kan kalau ngadepin penambang itu enggak bisa lagi pakai cara berpikir akademik, tetapi kitanya harus punya nyali,” kata Dedi di akun Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel dan dikonfirmasi ulang Kompas.com melalui telepon, Senin (20/1/2025).
Dedi menyoroti berbagai persoalan tata ruang yang dinilainya tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan lingkungan dan pembangunan daerah.
“Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Dedi menyampaikan pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Saat itu, penyelesaian masalah lingkungan dilakukan dengan pendekatan komprehensif.
“Misalnya saat ada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Cirata. Solusinya sederhana, setelah tanah dikeruk, pihak proyek wajib menyerahkan jaminan untuk memperbaiki jalan dan merapikan kembali lokasi,” jelasnya.
Tangani Tambang Ilegal dengan Pendekatan Komprehensif
Ihwal tambang ilegal, Dedi menyebut adanya sejumlah pola pelanggaran, seperti izin yang tumpang tindih, manipulasi data produksi, hingga dampak lingkungan yang signifikan.
“Tambang ilegal ini bukan hanya tidak membayar pajak, tetapi juga merusak infrastruktur dan lingkungan. Pola ini harus diubah,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Dedi berencana memanfaatkan teknologi satelit untuk memetakan lokasi tambang ilegal di Jawa Barat. Ia juga berkomitmen membangun kantor-kantor di kabupaten untuk mendekatkan pengawasan.
Dedi menekankan pentingnya koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Dia akan menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi dan Polda untuk menangani tambang ilegal secara serius.
“Kita perlu pendekatan berbasis hukum dan menghitung kerugian negara secara transparan,” ucapnya.
Dorong Pembangunan Desa Penjaga Ekosistem
Lebih lanjut, Dedi menyoroti pentingnya insentif bagi desa-desa yang menjaga ekosistem. Daerah pegunungan yang menjadi benteng air, energi, dan karbon harus mendapat dukungan pembangunan.
“Mereka adalah kunci mencegah longsor dan kerusakan lingkungan,” katanya.
Dedi optimistis bahwa dengan dukungan masyarakat dan media, persoalan tambang ilegal dan penataan tata ruang di Jawa Barat bisa ditangani dengan baik.
“Publik perlu tahu bahwa kita bekerja untuk perubahan yang nyata,” jelasnya.
Editor: Bhegin