Sebagai langkah konkret, Dedi berencana memanfaatkan teknologi satelit untuk memetakan lokasi tambang ilegal di Jawa Barat. Ia juga berkomitmen membangun kantor-kantor di kabupaten untuk mendekatkan pengawasan.
Dedi menekankan pentingnya koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Dia akan menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi dan Polda untuk menangani tambang ilegal secara serius.
“Kita perlu pendekatan berbasis hukum dan menghitung kerugian negara secara transparan,” ucapnya.
Dorong Pembangunan Desa Penjaga Ekosistem
Lebih lanjut, Dedi menyoroti pentingnya insentif bagi desa-desa yang menjaga ekosistem. Daerah pegunungan yang menjadi benteng air, energi, dan karbon harus mendapat dukungan pembangunan.
“Mereka adalah kunci mencegah longsor dan kerusakan lingkungan,” katanya.
Dedi optimistis bahwa dengan dukungan masyarakat dan media, persoalan tambang ilegal dan penataan tata ruang di Jawa Barat bisa ditangani dengan baik.
“Publik perlu tahu bahwa kita bekerja untuk perubahan yang nyata,” jelasnya.
Editor: Bhegin
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
