Bakti pun menyebut, rumah makan yang sulit ditemukan oleh Kejaksaan Garut seperti “hantu” atau “arwah”, karena hanya hantu dan arwah yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. “Kami mulai mencari tahu “hantu-hantu” itu dimana saja,” ujar Bakti.
Bakti menegaskan, banyak pertanyaan kenapa permohonan Praperadilan SP3 kasus dugaan korupsi reses dan BOP DPRD Garut tahun 2014 – 2019 kembali dimohonkan ke Pengadilan Negeri Garut.
“Saya tegaskan terlebih dahulu, alasan praperadilan ini dimohonkan kembali ke Pengadilan Negeri Garut, karena permohonan Praperadilan tahun 2024 lalu ditolak. Majelis hakim beralasan pemohon saat itu bukan atas nama lembaga, ormas atau LSM, tetapi masyarakat secara individu. Pemohon praperadilan dianggap tidak memiliki legal standing (tidak memiliki kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan Praperadilan,” ujar Bakti Safaat.
Hakim juga, tegas Bakti, beralasan berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 79 Jo. Pasal 80 KUHAP yang menyatakan permohonan Praperadilan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya, penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.
“Saat itu, hakim beralasan yang memohon Praperadilan SP3 kasus dugaan tipikor reses dan BOP DPRD Garut bukanlah tersangka, keluarga atau kuasanya, sehingga dalam permohonan Praperadilan tersebut pihak termohon yakni Kejari Garut memohon eksepsi dan memohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah pemohon layak menurut hukum untuk ditetapkan sebagai pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam perkara yang dipersoalkan,” tandasnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
