Untuk itu, Bakti Safaat mengaku sudah berkoordinasi dengan beberapa anggota dan rekan-rekan masyarakat lainnya untuk mencari bukti-bukti baru yang nanti akan dibawa ke persidangan. “Kami sudah mendapatkan beberapa nama rumah makan yang selama ini menjadi langganan DPRD Garut periode 2014-2019,” katanya.
Bakti pun membuka diri kepada setiap LSM dan Ormas yang ada di seluruh Indonesia apabila mau bergabung untuk bersama-sama mengajukan permohonan Praperadilan SP3 Pokir, Dana BOP dan Reses DPRD Garut.
“Kami membuka diri untuk bersama-sama berjuang melawan kejahatan yang luar biasa seperti korupsi. Karena korupsi ketimpangan di masyarakat semakin menjadi-jadi. Yang kaya makin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Praperadilan ini merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan NKRI dari dugaan praktek korupsi,” paparnya.
Pria yang selalu terlihat plontos ini mengaku sudah berkoordinasi dengan beberapa pengacara untuk mendampinginya di Pengadilan. “Alhamdulillah ada pengacara yang sudah sering menjadi pendamping di persidangan bahkan pengacara ini menjadi bagian penting pada Praperadilan Pegi Setiawan, dan guru ngaji ustad Harun yang kini sudah bisa menghirup udara bebas. Baliau adalah pengacara kebanggaan kami, Kang Asep Muhidin, SH., MH,” terangnya.
Saat dihubungi melalui telfon selulernya, Asep Muhidin sangat mengapresiasi masyarakat yang masih peduli dengan kondisi kemiskinan di masyarakat. Dan dia mengaku bangga bisa menjadi bagian dari masyarakat yang ingin mengajukan Praperadilan terkait dugaan korupsi.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
