GLMPK mengakui sudah melayangkan surat resmi untuk meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut ke Kejaksaan Negeri Garut beberapa waktu lalu.
“GLMPK telah berkirim surat nomor: 011/I/GLMPK/2025 tanggal 23 Januari 2025 kepada Kejaksaan Negeri Garut dalam rangka memenuhi sebagaimana amanat yang termaktub pada konsideran Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik,” tukasnya.
Baca juga :
Pegi Setiawan Bukan Perong, Terduga Koruptor Joging Track Melawan, Kajari Garut Ketakutan??
Terlebih sebut Bakti, penggunaan dan pengelolaan anggaran negara ini harus dikelola secara tertib, transfaran dan paling utama memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
“Kita baca penegasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan ‘Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” jelasnya.
GLMPK juga menyinggung saat harus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebagaimana pada angka 7 yaitu “memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”.
GLMPK percaya, Kejaksaan itu bukan lembaga omon-omon, itu isinya orang-orang pilihan dan hatam aturan hukum. Jadi teman-teman Jaksa pasti paham harus bagaimana terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan uang rakyat.
Baca juga : Kejari Garut Penjarakan Guru Ngaji, Koruptor Ratusan Milyar di DPRD Garut Dapat Karpet Merah
Locus online sampai saat ini belum mendapatkan klarifikasi dari Kejaksan Negeri Garut, sebelumnya Kepala Seksi Intelijen Jaya P Sitompul, S.H., M.H sempat menyampaikan melalui pesan whatsaap kepada Locus Online bahwa informasi yang dimuat dalam pemberitaan sebelumnya terkait dana Rp. 11 Milyar tersebut berpotensi melanggar kode etik, namun setelah disampaikan datanya, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Garut tidak memberikan komentar. Bahkan surat permohonan wawancara pun belum direspon. (Asep Ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
