Jangan sampai mereka (petugas di Kekajsaan Negeri Garut) tidak bertanggungjawab kepada masyarakat dan bangsanya, sebut Bakti, tetapi cenderung lebih bertaggungjawab kepada ilmu, gensi, dan personal intellectual elite network-nya. Ingat kebijakan publik bukan hadir untuk menjadi hukum, yang pekerjaannya menghakimi, mencari-cari si salah, dan memenjarakannya. Tetapi kebijakan publik hadir untuk menghebatkan masyarakat dan bangsa.
Baca juga :
Bupati Lampung Selatan Terpilih Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Sragi
Kedepan, pinta Bakti, ada anekdot yang sering didengar bahkan ditulis oleh Dr. Riant Nugroho pada bukunya yang berjudul ‘Public Polcy’ yaitu seorang sedang berjalan-jalan dengan tenang, mendadak ditangkap aparat hukum. Dengan terkejut ia protes, “Apa salah saya, Pak.” jawab aparat itu, “Tidak usah repot-repot mencari kesalahan kamu, nanti kami carikan kesalahan buat kami.” Dari makna anekdot itu, semoga saja kita bisa mengambil makna yang baik.
Sementara. dari data GLMPK, dana tersebut diatas diperuntukan untuk menjalankan pekerjaan diantaranya program penegakan dan pelayanan hukum Rp. 1.231.040.000, penanganan penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri Rp. 83.580.000, penerangan dan penyuluhan hukum di pusat dan daerah Rp. 49.860.000, penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri Rp. 1.097.600.000, program dukungan manajemen Rp. 10.519.914.000 dan dukungan manajemen jaksa agung muda, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri Rp. 10.519.914.000., namun perlu penjabaran lebih lanjut apakah data ini benar atau tidak, makanya GLMPK menyampaikan surat resmi untuk melakukan cek fakta..
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
