Selain dalam PP 12 tahun 2018, Dudung juga menyebut dalam Peraturan DPRD yang mengatur tata Tertib pun ada klausul yang mengatur bahwa anggota DPRD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam melaksanakan reses.
“Pada Peraturan DPRD Nomor 1 tahun tahun 2020 tentang Tatib juga diatur, setiap anggota DPRD wajib menyampaikan laporan pertanggunjawaban, lalu pelanggaran sebagaimana ketentuan ayat 5 atau tidak menyampaikan LPJ yaitu anggota DPRD tidak dapat melaksanakna reses berikutnya”, kata Dudung yang baru menjabat PLT Sekertaris DPRD Kabupaten Garut tahun 2025. (Asep Ahmad/Red.01/Tim Locus)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
