LOCUSONLINE, JAKARTA – Penguatan APIP untuk Awasi Kebijakan Efisiensi Anggaran: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen mendukung penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Minggu, 16 Februari 2025
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyatakan bahwa KPK akan mendorong APIP di tingkat pusat dan daerah untuk menjalankan tugasnya secara optimal, Penguatan APIP untuk awasi kebijakan efisiensi anggaran.
“APIP di setiap kementerian/lembaga memiliki peran penting dalam aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas, manajemen risiko, serta peningkatan kualitas tata kelola,” ujar Tessa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat potensi besar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal kebijakan efisiensi anggaran mengingat setiap kementerian/lembaga telah memiliki Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sendiri.
Terkait rencana Komisi III DPR RI untuk menggandeng KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam mengawal kebijakan efisiensi anggaran, Tessa menyatakan bahwa KPK akan membahasnya secara internal untuk menentukan langkah yang tepat dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien.
“KPK akan membahasnya secara internal untuk menentukan langkah yang tepat dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien,” ujar Tessa.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta pemangkasan anggaran di APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Efisiensi anggaran tersebut berasal dari anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
