Menurut Andi, fantastisnya angka korupsi di kasus ini mengindikasikan fantastisnya juga pihak yang mungkin terlibat. Rasanya tidak mungkin dengan angka sebesar itu hanya melibatkan nama-nama yang tidak populer sebagai aktor utama dalam lembaga seperti Pertamina. Hembusan nama-nama besar yang diduga masuk dalam putaran kasus ini patut untuk didalami Kejaksaan untuk membongkar jaringan mafia ini.
“Menteri serta para petinggi di BUMN ini patut untuk dimintai keterangan untuk memperjelas peran para pihak dan jaringan yang diduga terlibat, termasuk misalnya Reza Chalid yang merupakan ayah dari salah satu tersangka, karena nama terakhir ini merupakan pemain minyak lama yang tentunya patut diduga memiliki koneksi dengan keterlibatan anaknya dalam kasus ini,” katanya.
Besarnya nilai kerugian rakyat yang diderita, jelas Andi, harusnya menjadikan kasus ini jadi percontohan untuk bisa mengganjar para pelakunya sesuai kapasitas mereka dengan hukum maksimal, yakni hukuman mati. Ini jadi percontohan kasus di mana hukum maksimal diberikan kepada para koruptor dengan tentunya menambahkan hukum TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) untuk bisa menarik semua harta mereka agar mereka dimiskinkan dan tidak lagi bisa bertindak semaunya meski sudah berstatus sebagai tersangka.
“Pemberantasan korupsi harus dilakukan maksimal oleh aparat penegak hukum, dan tidak menjadikan kasus-kasus yang ditangani sebagai pencitraan lembaga semata. Jangan sampai ada kesan lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan, Polisi dan KPK berlomba melakukan proses hukum korupsi, tapi hanya dijadikan ajang untuk pencitraan lembaga semata, bukan untuk serius dan sungguh-sungguh memberantas korupsi,” katanya tegas. (asep ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
