LOCUSONLINE, BANDUNG - Dedi Mulyadi Sporadis Benah Tata Ruang Jabar: Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, meminta Gubernur Dedi Mulyadi untuk tidak melakukan pembenahan tata ruang secara sporadis. Dikulansir dari dertikjabar, Zaini menyebut hal tersebut berkaitan dengan bencana alam yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini. senin, 10 Maret 2025

"Terkait masalah banjir dan juga tata ruang kota. Jadi saya hanya ingin menggarisbawahi tidak secara kasuistik, jadi tata ruang kota tidak hanya perencanaan untuk mengatur penggunaan ruang di kota," kata Zaini dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

"Tata ruang itu bukan hanya sekedar bicara terkait aspek sosial tapi di dalamnya ada ekonomi dan kebudayaan. Sehingga tata ruang memiliki peran penting pembangunan yang berkelanjutan," sambungnya.

Zaini menekankan bahwa pembenahan tata ruang harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya terfokus pada satu aspek saja. Misalnya, ketika akan membangun embung atau kolam retensi untuk mengatasi banjir, harus diperhatikan juga keberadaan drainase.

"Jadi kalau kolam retensi ada tapi masukan air ke kolam retensi dari drainase tidak ada, terhambat karena sampah ya sulit. Artinya ketika bicara upaya perbaikan itu harus secara menyeluruh," tegasnya.

Zaini juga menyoroti anggaran yang dialokasikan untuk normalisasi sungai, situ, embung, dan muara untuk mencegah terjadinya banjir. Anggaran tersebut meningkat dari Rp930 juta menjadi Rp119,31 miliar.

"Pemaparan Gubernur bersama Badan Anggaran seingat saya, difokuskan salah satunya pada infrastruktur dalam normalisasi sungai, situ, embung dan muara untuk sasaran 6 wilayah sungai dari Rp930 juta menjadi Rp119,31 milyar," terangnya.

"Ini yang menjadi harus jadi catatan besar, agar kemudian ketika hadirnya anggaran tidak sporadis dan juga hadirnya anggaran tidak menjadi proyek yang terbengkalai dan juga bakal menyebabkan kerugian negara," lanjutnya.

Zaini juga menyinggung adanya proyek embung yang mangkrak di kawasan Kiarapayung, Sumedang, dengan menelan anggaran mencapai Rp5,3 miliar dari APBD Jabar 2023. "Saya ke Kiarapayung, Sumedang yang dikelola oleh Kwarda Jabar. Ada proyek embung senilai Rp5,3 milyar di APBD 2023 mangkrak. Sekarang ditangani Kejari," tutup Zaini.

Zaini berharap bahwa Pemprov Jabar dapat memperhatikan masukan ini dan melakukan pembenahan tata ruang secara komprehensif dan terencana untuk mencegah bencana alam dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan di Jawa Barat.

Editor: Bhegin