Wabup Garut Tinjau RSUD dr. Slamet, Soroti Fasilitas dan Parkir Liar
Terbongkar, RDTR Dinas PUPR Garut Perbolehkan Limbangan Buka Usaha “Klub Malam” dan Hiburan Dewasa
Diskualifikasi Cabup Ade Sugianto ini diputuskan MK berkaitan dengan periodisasi jabatannya. Ade diketahui telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya setelah terpilih dalam Pilkada 2020.
Terpisah, Ketua DPD Arkilyz Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, Rifky Firdaus menilai, adanya putusan Mahkamah Konnstitusi nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini telah membuktikan adanya kelalaian ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya.
“Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imron Tamami, S.Pd seharusnya mempertanggunhgjawabkan terhadap lolosnya Cabup Ade Sugianto mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah,” sebut Rifky Firdaus melalui sambungan seluler, Kamis (13/3/2025).
Menurut Rifky, ketua KPU dan anggotanya tidak membaca Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023, padahal sudah sangat jelas yang dimaksudkan dengan masa jabatan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah oleh UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) yaitu yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ”masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara.
Baca juga :
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
