LOCUSONLINE, GARUT – Prioritas dan Transparansi Politik Indonesia: Pengesahan RUU TNI yang berlangsung cepat dan relatif tanpa banyak perdebatan di ruang publik menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritas dan transparansi dalam politik Indonesia. Sabtu, 22 Maret 2025
Bagaimana bisa DPR dengan cepat mengesahkan RUU TNI, sementara RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dan RUU Perampasan Aset, yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat, menghadapi proses panjang dan penuh hambatan?
Kecepatan RUU TNI: Sebuah Kontras dengan RUU TPKS dan RUU Perampasan Aset
Proses legislasi di Indonesia sering kali berlarut-larut. Namun, kecepatan pengesahan RUU TNI kali ini mengejutkan banyak pihak.
Faktor-Faktor di Balik Kecepatan RUU TNI
– Dukungan Politik yang Solid: Revisi UU TNI tampaknya mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan DPR.
– Minimnya Pengawasan Publik: Pembahasan yang berlangsung cepat dan relatif tertutup membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk ikut berpartisipasi.
– Isu Keamanan Nasional sebagai Dalih: Alasan seperti modernisasi militer dan peningkatan profesionalisme TNI sering kali digunakan untuk mempercepat legislasi di sektor pertahanan.
Dugaan Hidden Agenda di Balik Kecepatan RUU TNI
– Ekspansi Peran Militer di Ranah Sipil: Revisi RUU TNI berpotensi meningkatkan peran militer dalam kehidupan sipil.
– Persiapan Jelang Pemilu dan Stabilitas Politik: Pemerintah berusaha memastikan “stabilitas” politik dengan memberikan lebih banyak ruang bagi TNI.
– Kompromi dengan Kelompok Tertentu: Ini bisa jadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga hubungan baik dengan pihak militer.
