Solusi Bersama: Keadilan bagi Buruh Untuk Garut Yang Tangguh di Masa Depan
Untuk mewujudkan komitmen pemerintah Garut, maka berikut adalah beberapa langkah yang harus segera dijalankan:
- Pendampingan Hukum Massal: Pemerintah harus memfasilitasi pendampingan hukum untuk menuntut hak-hak buruh yang dilanggar, dengan menggandeng LBH, perguruan tinggi, dan serikat pekerja. Buruh tidak boleh berjuang sendiri.
- Dana Darurat dan Program Pemulihan Sosial-Ekonomi : Pemda dapat menginisiasi dana darurat sementara bagi buruh terdampak, sembari meluncurkan program pelatihan keterampilan baru yang sesuai dengan pasar kerja lokal maupun digital.
- Zona Investasi Adil dan Ramah Buruh : Pemerintah harus menyaring masuknya investor berdasarkan komitmen terhadap hak buruh dan keberlanjutan usaha. Investasi yang hanya datang untuk “kabur duluan” harus diseleksi secara ketat.
- Sistem Deteksi Dini Penutupan Industri : Disnaker harus membangun sistem pengawasan aktif untuk memantau kesehatan bisnis industri padat karya di Garut. Perusahaan wajib melaporkan potensi krisis yasejak dini agar buruh tidak kaget dirumahkan tiba-tiba. Serta agar pemerintah dapat melakukan perlindungan preventif terhadap para buruh.
- Aliansi Strategis Daerah dan Nasional : Garut harus memperkuat kemitraan dengan Kementerian Investasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BUMN, untuk menjadikan wilayah ini sebagai percontohan daerah industri berbasis keadilan dan kesejahteraan pekerja.
Air mata para buruh di Garut adalah tangisan yang mewakili ribuan keluarga, anak-anak, dan masa depan yang terancam. Pemerintah tidak boleh tinggal diam. Dunia usaha tidak boleh menghindar. Masyarakat sipil tidak boleh hanya menonton. Ini saatnya bertindak: bersama, terencana, dan berani berpihak.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
