Menurutnya, pelibatan militer dalam urusan keamanan dalam negeri berpotensi memicu ketegangan antar lembaga negara serta mengganggu sistem pembagian kekuasaan yang telah diatur dalam konstitusi. IPW pun mendorong Presiden dan DPR untuk meninjau kebijakan tersebut secara serius guna memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip tata kelola negara yang demokratis. (BAAS)
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
Berikut daftar 10 provinsi dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada waktu yang sama: Fenomena…
“Bus memang mengambil penumpang di beberapa titik sebelum berangkat penuh,” ujar Asep, menjelaskan skema yang…
[Locusonline.co] JAKARTA – Pemerintah terus menggalakkan sosialisasi terkait aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak…
Ia menyoroti bahwa undang-undang tersebut masih memasukkan lembaga seperti Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang bahkan…
Baca Juga : Minyak Naik, Gedung Putih Panik: Trump Minta Dunia Ikut Buka Selat Hormuz…
[Locusonline.co] JAKARTA – Menjelang penghujung Ramadan 1447 Hijriah, pertanyaan yang paling sering muncul di kalangan…
