Perlu APINDO ketahui, kata GLMPK, Kabupaten Garut tidak anti investasi, tidak anti Perusahaan, tetapi harus menghormati lmasyarakat setempat, warga dilingkungan dan mentaati regulasi hukum yang telah menjadi kewajiban perusahan. Anda (Ning Wahyu Astuti) mau menjadikan Kabupaten Garut jadi wahana kebebasan anda dalam membawa investor dan mengasingkan hak lingkungan dan melabrak aturan, lihat kasus rempang, dimana tanah yang sudah diduduki oleh pribumi bertahun-taun mau disingkirkan dengan alasan investor dan perusahaan, kata Bakti.
“KetuaA Pindo Jabar jangan-jangan mau menerapkan sistem ekonomi dan sosial seperti jaan dahulu (penjajahan) dimana yang diterapkan oleh investor seringkali tidak memberikan kesempatan yang adil bagi mereka. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dan meningkatkan kesenjangan sosial, anda ini kan orang Indonesia, jangan karena anda diatas makan enak dengan berbagai menu serta dapat uang besar dari investor, rakyat dibawah terkena dampak lingkungan dan makan ikan asin, kalau mau tahu yang sebenarnya makanya turun kelapangan, buka komunikasi dengan masyarakat,” tegasnya.
Baca juga :
Di Garut Tembok Pabrik PT. Ultimate Noble Indonesia Roboh, “Airnya Bukan Gede Lagi, Masuk Kerumah”
Bangunan PT. Ultimate Noble Indonesia Garut Ambruk, Vendor Gelontorkan Uang Rp. 200 Juta Ke Desa?
GLMPK meminta, ketua Apindo Jabar mencermati, meresapi maksa Pasal 33 ayat (4) Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan “ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Disana tegas menyebutkan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi dengan prinsif berkeadilan, berwawasan lingkungan, bukan diperintahkan merusak lingkungan.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
