“Ground check yang kami lakukan terhadap 6,9 juta keluarga mengonfirmasi adanya 1,9 juta data tidak layak. Data ini telah kami keluarkan dari DTSN untuk memastikan hanya yang benar-benar membutuhkan yang menerima bantuan,” tegas Amalia.
Pemerintah Diminta Jaga Integritas Data Bansos
Validasi ini dinilai sebagai langkah penting untuk memperbaiki ketepatan sasaran bansos dan meminimalkan kebocoran anggaran. Namun, pengawasan distribusi dan pembaruan data secara berkala tetap menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah agar sistem ini tidak kembali sarat penyimpangan. (BAAS)
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
