Rapat di Luar Kantor Kian Dibatasi
Tak hanya memangkas biaya, pemerintah juga memperketat syarat rapat di luar kantor. Rapat hanya boleh digelar di luar jika terbukti memiliki output konkret, melibatkan lintas kementerian, atau menghadirkan narasumber eksternal. Rapat yang tak memenuhi kriteria tersebut wajib dilakukan di kantor atau melalui platform daring.
Lisbon menyadari kebijakan ini akan berdampak pada sektor perhotelan, tempat biasa digelarnya rapat-rapat pemerintah. Namun, ia menekankan bahwa efisiensi menjadi prioritas, dan pemerintah tetap bisa bekerja optimal tanpa pemborosan anggaran.
“Kegiatan di hotel otomatis akan berkurang. Tapi rapat tak harus selalu fisik, bisa lewat Zoom tanpa mengorbankan output,” tegas Lisbon.
Uang Pulsa dan Saku Jadi Kenangan
Kemenkeu menegaskan bahwa penghapusan satuan biaya komunikasi dan uang saku bukan sekadar penghematan, tetapi bagian dari adaptasi pascapandemi. Fasilitas yang dulunya diberikan untuk mendukung kerja jarak jauh dianggap tak lagi relevan dalam kondisi normal.
“Dulu saat COVID-19, biaya komunikasi diberikan. Sekarang sudah tak ada urgensinya,” jelas Lisbon.
Dengan diterapkannya PMK ini, wajah belanja negara—khususnya anggaran operasional kementerian/lembaga—akan berubah signifikan. Para pejabat dan PNS tak lagi bisa menikmati berbagai tunjangan kecil yang selama ini leluasa diklaim. (BAAS)
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
