LOCUSONLINE, JAKARTA – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall di pesisir utara Pulau Jawa. Proyek strategis nasional ini dirancang sebagai upaya perlindungan jangka panjang terhadap kawasan rawan banjir dan abrasi. Jumat, 13 Juni 2025
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, pembangunan tanggul laut tersebut bukan hanya soal infrastruktur, melainkan menyangkut masa depan kehidupan jutaan penduduk yang bermukim di wilayah pesisir.
“Ini adalah langkah berani Presiden, bukan sekadar respons teknis. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, menjaga garis pantai sama artinya dengan menjaga keberadaan bangsa itu sendiri,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Baca Juga : Ketua APTRI: Dewan Gula Indonesia Dibubarkan Usai Jokowi Dilantik
Sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Giant Sea Wall Pantura sebagai bagian dari strategi nasional menghadapi krisis iklim. Rencananya, Presiden juga akan segera mengesahkan pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sebagai lembaga khusus untuk mempercepat implementasi proyek tersebut.
“Saya sudah instruksikan tim untuk melakukan roadshow dan dalam waktu dekat Badan Otorita akan resmi dibentuk,” tegas Prabowo.
Proyek Giant Sea Wall Pantura, yang membentang dari Banten hingga Gresik sepanjang kurang lebih 500 kilometer, diperkirakan menelan biaya sekitar 80 miliar dolar AS. Proses konstruksi akan dilakukan secara bertahap selama 15 hingga 20 tahun ke depan.
