LOCUSONLINE, BANDUNG - Di tengah lantunan ayat suci Al-Qur’an dalam perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) ke-39 tingkat Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung, muncul sebuah tensi yang tak tertulis di agenda acara. Dua kepala daerah—Bupati Bandung Dadang Supriatna dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi—berada di panggung yang sama, namun menyuarakan dua pendekatan pendidikan yang berbeda. Satu bicara soal kedisiplinan lewat barak militer, lainnya tentang kedamaian lewat Magrib Mengaji. Rabu, 18 Juni 2025

Semua bermula dari sambutan Gubernur Dedi Mulyadi yang secara tersirat menyentil kondisi lingkungan Kabupaten Bandung. “Saya bersyukur dari Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang kebun tehnya banyak dibabatin. Semoga ke depan bisa kembali hijau. Quran mengajarkan kita mencintai kehijauan,” ucapnya, penuh sindiran terselubung.

Belum reda, Dedi kembali melontarkan kalimat yang membetot perhatian. Kepada peserta tilawah yang merupakan ajudannya, ia memberikan hadiah Rp50 juta. Namun kepada Bupati Bandung, ia berujar, “Kalau yang tadi ngaji itu Bupati Kabupaten Bandung, saya kasih Rp100 juta.” Sebuah pujian? Mungkin. Tapi bagi sebagian hadirin, itu terdengar seperti sindiran penuh ironi.

Namun Bupati Dadang tak tinggal diam. Ia mengambil mikrofon, bukan untuk menyerang, tapi untuk menjawab dengan program. Dengan tenang dan tegas, Dadang memaparkan program pendidikan berbasis nilai keislaman dan kearifan lokal. Ia tak hanya menolak program barak militer ala Gubernur, tapi juga menawarkan alternatif yang lebih membumi.

“Kami telah membuat surat edaran tentang Magrib Mengaji, agar anak-anak kembali ke masjid dan madrasah selepas waktu magrib. Ini bukan penolakan semata, ini adalah tawaran masa depan,” kata Dadang, yang kala itu berbicara di hadapan Gubernur.

Dadang memang memilih jalur berbeda. Ketimbang kedisiplinan bergaya militer, ia mendorong penguatan spiritual dan budaya. Pendidikan Pancasila, bahasa Sunda, serta kemampuan membaca dan menghafal Al-Qur’an menjadi pilar utama. Bagi Dadang, membangun karakter bukan semata soal barisan dan aba-aba, tapi tentang nilai, ruh, dan akar tradisi.

Dedi Mulyadi hanya menanggapi dengan anggukan kecil. Tidak ada bantahan. Tidak pula tepuk tangan. Hening. Tapi dari situ publik membaca: dua visi, dua kepala daerah, satu panggung.

Sosok di Balik Sorotan

Dadang Supriatna bukan sosok baru dalam jagat politik lokal. Lahir di Bandung, 7 Agustus 1971, ia tumbuh dari lingkungan desa, menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Kabupaten Bandung, dan meniti karier politik dari bawah sebagai Kepala Desa Tegalluar selama dua periode. Ia pernah duduk di DPRD Kabupaten Bandung dua periode, hingga akhirnya melangkah ke arena Pilkada Bandung 2020 dan menang bersama Sahrul Gunawan.

Tak berhenti belajar, Dadang menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Langlangbuana, melanjutkan magister di bidang Ilmu Pemerintahan, dan meraih gelar doktor di Universitas Trisakti dengan konsentrasi Ilmu Ekonomi.

Konflik Diam-Diam di Balik Panggung

Apa yang terjadi di MTQH kemarin memang bukan debat terbuka, namun lebih sebagai benturan paradigma. Apakah anak-anak Jawa Barat harus ditempa lewat sistem barak ala militer? Atau cukup dibina lewat pendekatan religius yang lembut namun berakar kuat?

Gagasan Dadang bisa jadi mewakili keresahan sebagian masyarakat. Bahwa mendidik tidak selalu harus dengan kekerasan simbolik. Bahwa akhlak bisa dibangun lewat ayat, bukan aba-aba.

Dan mungkin, di antara lantunan tilawah itulah, suara hati rakyat Jawa Barat sebenarnya sedang diuji: memilih kerasnya komando, atau lembutnya seruan azan magrib. (BAAS)