LOCUSONLINE, TANGERANG SELATAN — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai intervensi strategis peningkatan gizi anak-anak, justru berubah rupa menjadi pembagian bahan mentah di sejumlah wilayah Tangerang Selatan. Pengalihan skema ini menuai kritik tajam dari Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi.
Politikus Partai Nasdem itu menilai, pelaksanaan MBG di Tangsel telah keluar dari jalur. "Program MBG bukanlah program bagi-bagi sembako. Ini program intervensi gizi. Harusnya makanan siap konsumsi, bukan bahan mentah," tegas Nurhadi, Kamis (19/6/2025).
Dalam pelaksanaannya, MBG justru menambah beban masyarakat. Bahan mentah seperti beras, ikan asin, telur puyuh, dan kacang tanah dibagikan kepada siswa saat libur sekolah, tanpa panduan, tanpa alat masak, dan tanpa kepastian bisa dikonsumsi segera.
"Kalau harus diolah sendiri, berarti masyarakat harus keluar biaya lagi. Ini bukan lagi bantuan, tapi pengalihan tanggung jawab negara kepada rakyat," kata Nurhadi.
Ia menambahkan bahwa nilai manfaat bantuan pun berubah. "Bahan mentah punya nilai gizi yang tidak langsung bisa dimanfaatkan. Bahkan nilai paketnya sendiri tidak sama dengan makanan siap saji seperti yang dirancang dalam MBG," tandasnya.
Baca Juga :
Bukti Lemahnya Koordinasi Kabinet, Presiden Prabowo Batalkan Lima Kebijakan Menteri
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membantah keras jika pembagian bahan mentah merupakan kebijakan resmi. "BGN tidak pernah mengarahkan pembagian MBG dalam bentuk bahan mentah. Itu bukan arahan kami," katanya.
Pernyataan ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara pusat dan pelaksana daerah. Padahal, MBG adalah program strategis yang memerlukan kepastian teknis, apalagi menyasar anak-anak usia sekolah yang sedang tumbuh.
BGN saat ini tengah menyusun juknis MBG selama masa libur sekolah. Mereka mengimbau kepala penyelenggara program di daerah agar berkoordinasi langsung dengan siswa dan guru terkait kehadiran selama masa libur.
Kebijakan lokal Tangsel yang mengalihkan MBG kepada pembagian bahan mentah, menurut Nurhadi, berpotensi mengaburkan tujuan awal program. Ia mendesak agar BGN bertindak cepat sebelum penyimpangan ini menjalar ke daerah lain.
"Kalau begini, kita perlu bertanya: ini program peningkatan gizi atau sekadar menggugurkan kewajiban anggaran? Jangan sampai rakyat cuma diberi kemasan tanpa isi," tegas Nurhadi.
Ia juga menekankan bahwa program ini harus menyasar kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar formalitas administrasi belaka. Terlebih jika pelaksanaannya justru melukai esensi keadilan sosial.
Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa ketidaktegasan regulasi dan lemahnya koordinasi antarlembaga bisa menggagalkan program-program fundamental. Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan yang penting, namun harus dikelola secara tepat. Jika tidak, maka jargon gizi hanya akan berakhir dalam plastik berisi ikan asin. (BAAS)
