Beban berlapis yang ditanggung penyelenggara pemilu akibat tumpukan tahapan pemilu dalam satu tahun berimbas pada kualitas pelaksanaan. Efektivitas masa jabatan penyelenggara pun terganggu, karena hanya sibuk saat tahun pemilu dan tidak produktif pada masa jeda.
Dari sisi pemilih, MK mencatat kejenuhan akibat banyaknya surat suara yang harus dicoblos. Hal ini membuat fokus pemilih terpecah, waktu pencoblosan mepet, dan berisiko menurunkan kualitas pilihan rakyat.
MK menyebut pemilu nasional dan daerah harus dipisah dengan jeda waktu minimal dua tahun dan maksimal dua setengah tahun setelah pelantikan anggota DPR atau Presiden. Namun rincian teknis dan masa transisi menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.
Dalam amar putusan, MK menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, serta Pasal 3 ayat (1) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945. Ketiganya tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai sesuai ketentuan baru yang membedakan waktu pemilu nasional dan daerah.
Dengan keputusan ini, MK membuka jalan bagi reformasi besar dalam sistem pemilu nasional dan daerah. Pemilu serentak lima kotak tinggal sejarah. Pemisahan jadwal diharapkan meningkatkan kualitas demokrasi, memperkuat partai politik, dan menjamin kedaulatan rakyat secara lebih substantif. (Bhegin)
