LOCUSONLINE, GARUT – Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Garut terus naik. Namun jangan khawatir, Pemerintah Kabupaten Garut telah mengambil langkah super strategis: menggelar Zoom meeting. Senin, 7 Juli 2025
Dalam dunia nyata yang penuh luka, dunia maya kembali jadi pelipur lara. Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan bahwa salah satu bentuk respons konkret atas melonjaknya kasus kekerasan seksual di daerahnya adalah dengan mengikuti diskusi daring bertema “Penyikapan Komprehensif Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak” dari ruang nyaman Kantor DPPKBPPPA Garut.
“Pertemuan itu sangat penting. Kita mendengarkan langsung dari Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani. Beliau mengapresiasi Garut sebagai daerah yang cukup responsif,” ujar Syakur penuh bangga, meski kasus-kasus kekerasan terus muncul hampir tiap pekan.
Dalam satu tarikan napas, Bupati Syakur menyebut bahwa kasus pelecehan, rudapaksa, hingga sodomi terhadap anak-anak kian mengkhawatirkan. Sayangnya, tanggapannya tetap konstan: rapat, koordinasi, dan publikasi apresiasi.
Tak lupa, beliau menyebutkan fenomena “gunung es” – istilah populer untuk menjelaskan bahwa angka resmi hanya bagian kecil dari kenyataan yang lebih mengerikan di bawah permukaan.
“Kami percaya banyak kasus yang tak dilaporkan. Rasa takut dan stigma jadi alasan,” ujarnya, sambil kembali menegaskan pentingnya trauma healing, pendampingan psikososial, dan – tentu saja – pendekatan multi-sektor berbasis power point.
Baca Juga :
Koperasi Merah Putih Garut Siap Jalan, Tantangan Nyata Bukan di Atas Kertas
Jika Anda berpikir akan ada aksi lapangan yang konkret, seperti pendirian rumah aman, patroli preventif, atau pelatihan advokasi, sebaiknya turunkan ekspektasi. Pemerintah daerah lebih fokus pada penguatan “narasi komprehensif” dan pemberdayaan dalam bentuk kalimat bijak di media sosial.
Padahal, kasus demi kasus terus bergulir: dari oknum dokter kandungan yang duduk di kursi pesakitan, hingga penganiayaan terhadap perempuan di angkot, dan bahkan pelecehan yang dibungkus keisengan.
“Kita akan kerahkan seluruh SKPD,” janji Syakur. Tapi sejauh ini, belum terdengar satu pun lembaga yang terjun langsung mengawal korban atau menindak cepat pelaku. Mungkin, langkah-langkah itu sedang dalam tahap perencanaan strategis jangka menengah penuh jargon.
Berbicara tentang pemulihan, Syakur mengingatkan bahwa banyak pelaku kekerasan sejatinya adalah korban di masa lalu. Pesan ini penting, meski tanpa strategi pencegahan dan rehabilitasi konkret, itu hanya menjadi kutipan empati yang sayup-sayup lewat.
Karena pada akhirnya, kita butuh lebih dari sekadar pertemuan daring dan pengakuan apresiatif. Kita butuh tindakan yang lebih nyata dari sekadar ucapan “kami prihatin”.
Sementara masyarakat menjerit, anak-anak trauma, dan perempuan tak merasa aman, para pemangku kebijakan tampaknya masih asyik berdiskusi sambil menyeruput kopi dari balik meja rapat.
Apakah diskusi daring bisa menjadi benteng terakhir di tengah gelombang kekerasan nyata? Atau justru hanya menjadi tempat aman untuk berlindung dari kewajiban turun ke lapangan?
Waktu akan menjawab. Tapi sampai saat itu tiba, kita tetap harus waspada. Karena di Garut, rupanya ancaman terbesar terhadap perempuan dan anak tak hanya datang dari pelaku, tapi juga dari sistem yang hanya bisa bicara tanpa bertindak. (Bhegin)
