LOCUSONLINE, BANDUNG – Dalam sorotan sorotan lampu panggung dan gema janji perubahan, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyerukan perlawanan terhadap apa yang disebutnya sebagai “penyimpangan moral pemuda”—mulai dari intoleransi, kemerosotan moral, hingga LGBT. Namun, di balik gempita pidato kebangsaan itu, tersimpan pertanyaan yang tak kalah serius: benarkah akar persoalan moral ada di pemuda, atau justru pada sistem yang membesarkan mereka? Senin, 7 Juli 2025
Tim investigasi kami menelusuri lebih dalam konteks yang melatarbelakangi pernyataan tersebut, serta fakta-fakta sosial yang selama ini luput dari sorotan mikrofon pidato pejabat.
Retorika Moral dalam Kekosongan Solusi
Seruan Erwan Setiawan disampaikan dalam acara Inaugurasi GP Ansor Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Budaya Sabilulungan, 5 Juli 2025. Di depan kader muda NU, ia mengajak pemuda untuk menjadi benteng moral bangsa, sekaligus mengecam perilaku menyimpang yang dianggap mengancam masa depan Jawa Barat.
Namun hingga saat ini, tak ada satupun dokumen kebijakan resmi dari Pemprov Jabar yang secara jelas menyusun strategi penanganan isu-isu seperti LGBT, intoleransi, atau dekadensi moral yang kerap disebut. Bahkan dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) terakhir, isu-isu sosial semacam ini hanya disebut sekilas, tanpa rencana program yang terukur.
“Pemerintah selalu menyalahkan moral pemuda, padahal kemerosotan justru disebabkan minimnya akses pendidikan, pekerjaan, dan ruang sosial yang sehat,” ujar Dian N., seorang sosiolog dari UPI, kepada kami.
Pemuda Dituntut Suci, Dibiarkan Sepi
Berdasarkan data BPS Jawa Barat per kuartal 1 tahun 2025:
Tingkat pengangguran pemuda (usia 16–30 tahun) mencapai 13,2%, tertinggi kedua secara nasional.
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jabar stagnan di angka 55, jauh di bawah rata-rata nasional.
Lebih dari 40% desa dan kelurahan di Jabar tidak memiliki pusat kegiatan pemuda, seperti balai latihan kerja, pusat kreatif, atau sarana olahraga.
Artinya, di saat pemerintah mengeluhkan rusaknya karakter anak muda, negara justru belum menghadirkan ruang bertumbuh yang layak bagi mereka.
“Kami didorong menjauhi LGBT, narkoba, dan imoralitas lainnya. Tapi di sisi lain, kami juga ditolak ketika mencari pekerjaan atau bantuan usaha,” kata Rino, anggota komunitas pemuda kreatif di Cianjur yang kini tengah gulung tikar usahanya.
Baca juga: Bocah 14 Tahun di Garut Diduga Lakukan Kekerasan Seksual terhadap Anak 4 Tahun
GP Ansor di Persimpangan: Antara Kultural dan Struktural
GP Ansor, organisasi kepemudaan NU yang menjadi tuan rumah kegiatan malam itu, mengangkat tema lokal “Luhung Ku Elmu, Jembar Ku Pangabisa”. Mereka juga menyoroti isu pengangguran, kemiskinan, dan keterbatasan layanan dasar. Namun dari pantauan investigatif kami, kebanyakan program GP Ansor di Jabar masih berbasis seremoni dan belum menembus basis struktural seperti akses modal usaha atau penguatan ekonomi komunitas.
Bahkan, seorang kader Ansor di Sumedang yang enggan disebut namanya mengatakan, “Kami lebih sering diminta mengisi acara seremonial pemerintah ketimbang diberi pelatihan nyata.”
Moralitas Sebagai Alat Politik Populis?
Pakar kebijakan publik dari UNPAD, Prof. Andri Gunawan, menyebut fenomena ini sebagai “populisme moral” —di mana moralitas dijadikan tameng untuk menutupi kegagalan struktural pemerintah.
“Ketika negara gagal menyediakan pekerjaan, pendidikan, dan layanan dasar, narasi moral digunakan untuk mengalihkan fokus. Ini bukan solusi, ini pengalihan,” katanya.
Rekomendasi Investigatif: Perlu Kebijakan, Bukan Sekadar Ceramah
Berdasarkan temuan lapangan, berikut poin yang perlu diperhatikan oleh Pemprov Jabar:
1. Audit kebijakan pemuda secara menyeluruh—apakah benar-benar berpihak pada penyediaan ruang tumbuh, bukan sekadar pembinaan normatif.
2. Evaluasi efektivitas kemitraan organisasi pemuda: Apakah organisasi seperti GP Ansor diberdayakan atau hanya dipolitisasi?
3. Penyusunan kebijakan berbasis data dan bukan prasangka, terutama terkait isu sensitif seperti LGBT dan intoleransi.
Pemuda bukan objek moral yang harus diawasi, tapi subjek aktif yang perlu diberdayakan. Ketika negara terus menuduh tanpa memberi solusi, maka penyimpangan terbesar justru lahir dari atas. Dan jika moral jadi panglima, maka semestinya keadilan sosial adalah kitab sucinya. (Bhegin)
