LOCUSONLINE, GARUT — Pemerintah Kabupaten Garut tampaknya mulai kehabisan jurus dalam membenahi pelayanan publik. Solusinya? Impor ide dari kampus. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 84 mahasiswa Universitas Pasundan (Unpas) dikirim ke Garut, bukan untuk kuliah lapangan semata, tapi untuk menjadi konsultan tak bergaji bagi birokrasi yang sudah lama stagnan. Rabu, 9 Juli 2025
Dalam seremoni penyambutan yang dibalut jargon akademik, Asisten Daerah III Bidang Administrasi Umum, Budi Gan Gan Gumilar, melontarkan pujian bak sambutan tuan rumah pesta rakyat. “Kami bangga dan terhormat,” katanya, seolah kehadiran mahasiswa adalah momen langka layaknya kunjungan kenegaraan.
Budi menyebut mahasiswa sebagai “insan akademik” yang memikul “tanggung jawab moral dan intelektual”. Tapi di balik retorika indah itu, realitasnya sederhana: Pemkab butuh ide segar karena mesin internal sudah ngos-ngosan.
Baca Juga : Rombel Jumbo Dedi Mulyadi: Sekolah Negeri Gemuk, Sekolah Swasta Sekarat
Garut kini seperti laboratorium birokrasi darurat. Mahasiswa ditugaskan menyebar ke 17 OPD dan 4 desa. Bukan untuk sekadar mencatat atau mengobservasi, tapi juga ditantang memberikan “rekomendasi konstruktif” bagi sistem pelayanan publik yang bolong sana-sini.
“Sampaikan apa masalahnya, dan kasih tahu cara nyelesainnya juga,” ujar Ketua Program Studi Administrasi Publik Unpas, Rizky Ilhami. Sebuah instruksi yang seharusnya jadi tanggung jawab profesional, kini dialihkan ke pundak mahasiswa magang.
Fenomena ini menyisakan ironi. Alih-alih memperkuat kapasitas birokrasi internal, Pemkab Garut justru berharap ‘kesadaran intelektual’ dari luar sistem bisa menyuntikkan perubahan. Seakan birokratnya sendiri tak cukup diberdayakan atau malah terlalu nyaman dalam status quo.
Baca Juga :
Sejarah Dalam Bingkai Baru, Fakta Ditimbang-Timbang dan Luka Dipaksa Harus Tersenyum
Keterbukaan Pemkab terhadap kolaborasi akademik patut diapresiasi, tetapi ketika mahasiswa dijadikan semacam “tenaga pendobrak” yang diharapkan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah struktural, publik patut bertanya: Apa yang sebenarnya sedang dikerjakan oleh para aparatur negara?
Jika riset ini hanya berujung pada laporan-laporan yang dibiarkan berdebu di laci dinas, maka proyek ini tak lebih dari “magang berjamaah” dengan embel-embel pengabdian. Sementara sistem pelayanan publik tetap tertatih, menunggu giliran generasi baru datang—untuk kembali mengulangi skrip yang sama. (Bhegin)
