Namun dari sederet nama tersebut, perhatian kini tertuju pada yang belum disentuh. Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menantu Presiden, bahkan sudah disebut oleh KPK sebagai sosok yang bisa saja ikut diminta keterangan, bila rangkaian bukti mengarah ke ruang kerjanya.
“Kalau memang nanti keterangannya dibutuhkan, tentu akan kami panggil. Tunggu saja,” ujar Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu.
Dua operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK sepanjang 2025 menguak adanya praktik jual beli proyek jalan, dengan nilai penyimpangan ditaksir mencapai ratusan miliar. Namun, seiring terhambatnya pemeriksaan saksi kunci, arah penyelidikan tampak mulai mengendur.
Ketika jalur hukum justru harus memohon izin untuk menegakkan kebenaran, publik pantas bertanya:
Apakah hukum masih tegak lurus, atau sudah mulai ikut berliku seperti proyek jalan yang dibangun dengan amplop?
Ketika aparat penegak hukum harus meminta restu untuk memeriksa sesama penegak hukum, maka bukan hanya integritas yang dipertanyakan—melainkan siapa sebenarnya yang sedang dilindungi: keadilan, atau jabatannya? (Bhegin)
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
