Ironisnya, audit seperti ini seringkali hanya menjadi ritual pengalihan dosa, bukan upaya pemulihan kinerja. Ketika BUMD dibentuk, niatnya untuk membangun ekonomi daerah. Tapi dalam praktiknya, terlalu sering jadi ATM politik, ladang rente, dan proyek bagi-bagi kekuasaan yang berlindung di balik istilah “kinerja bisnis.”
BUMD di Jawa Barat, alih-alih menjadi motor pembangunan, justru semakin menyerupai kendaraan pribadi elite tertentu berjalan ugal-ugalan, bahan bakarnya uang rakyat, dan remnya sudah lama blong.
Pertanyaannya kini: siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas kebocoran ini? Atau semua akan berakhir seperti biasa, tersangka kelas bawah diseret, aktor utama tetap di kursi kebijakan?
Di tanah yang penuh slogan transparansi, rupanya korupsi masih diberi ruang dan waktu untuk berkembang. Dan ketika uang daerah lenyap entah ke mana, rakyat hanya kebagian berita—bukan keadilan.
Jika Anda ingin versi ini dijadikan caption satir infografik, headline meme politik, atau disulap jadi naskah podcast sindiran sosial, saya siap bantu lanjutkan. (Bhegin)
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
