LOCUSONLINE, GARUT – Dalam negeri yang proyeknya menjulang namun perlindungan nyawa pekerjanya nyaris tak terjangkau, Pemerintah Kabupaten Garut kembali menggelar ritual tahunan bertajuk Sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Bertempat di ruang rapat ber-AC di Mall Pelayanan Publik, para pejabat serius membahas soal keselamatan para buruh yang bekerja di bawah terik matahari dan reruntuhan proyek. Kamis, 24 Juli 2025
Sekretaris Daerah Garut, Nurdin Yana, memulai litani dengan pernyataan yang seolah menenangkan hati: pekerja konstruksi kini bisa tidur lebih nyenyak karena dilindungi BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp42 juta. Ya, angka yang terdengar besar bagi rakyat kecil namun setara dengan biaya satu tiang pancang pada proyek jalan beton.
”Mereka bekerja di sektor-sektor yang keselamatan kerjanya perlu diperhatikan, sehingga agar melakukan upaya-upaya yang sudah menjadi ketetapan atas terjaminnya keselamatan dalam bekerja,” ujar Sekda, sembari mengingatkan bahwa Pemerintah Daerah sudah punya program.
Sayangnya program tersebut masih lebih sering terdengar di podium daripada terasa di lapangan. Para pekerja konstruksi yang hidupnya bergantung pada nyali dan nasib, kini disuguhi iming-iming perlindungan sosial, yang ironisnya, masih belum menyentuh 10 persen dari jumlah keseluruhan.
”Ini menjadi perhatian penting kita, khususnya bagi rekan-rekan yang bekerja di lingkup konstruksi,” tegas Sekda.
Gatot Subagio, Kabid Jasa Konstruksi Dinas PUPR Garut, bahkan secara blak-blakan menyebut bahwa dari semua pekerja konstruksi yang sudah terkontrak pemerintah, hanya sebagian kecil yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
