Warga dari Kelurahan Tegal Munjul, Munjul Jaya, dan Ciseureuh, semuanya wilayah yang terdampak penataan lahan negara dijanjikan akan mendapatkan rumah baru hasil kolaborasi antara Pemkab Purwakarta dan Pemprov Jawa Barat. Tapi, pembangunan rumah tersebut masih sebatas rencana dan janji, bukan realita yang bisa ditempati.
Baca Juga : Kades Cikujang dan Lelucon Dana Desa: Dari Wakaf ke Warung, Dari Posyandu ke Properti Pribadi
Pertanyaannya: sampai kapan warga harus bertahan di rumah sewa yang dibayar dengan dana satu kali transfer?
Dalam banyak kasus, proyek semacam ini seringkali menyisakan cerita tentang warga yang tak pernah benar-benar kembali ke hunian tetap, hidup berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain, hingga menghilang dari radar pembangunan daerah yang katanya inklusif.
Angka Rp5 juta yang ditetapkan sebagai bantuan terdengar lebih simbolik ketimbang solutif. Apakah cukup untuk mencicil kembali kehidupan yang digusur atas nama penataan kota? Di mana kehadiran negara ketika bantuan ini habis sebelum rumah pengganti selesai dibangun?
Jika pembangunan hanya menguntungkan estetika kota dan investor, sementara rakyat kecil diusir dengan dalih “dukungan kemanusiaan”, maka apa bedanya pembangunan dengan penggusuran terstruktur?(Laela)
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
