HukumLifestyleLingkungan HidupNasionalNewsSorot

Komodo Dijaga Ramai-Ramai, Jangan Sampai Pembangunan Jadi Monster yang Sama

bhegins
×

Komodo Dijaga Ramai-Ramai, Jangan Sampai Pembangunan Jadi Monster yang Sama

Sebarkan artikel ini
Komodo
Taman Nasional Komodo (TNK) di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur

“Pertanyaannya kini bukan sekadar apakah Komodo bisa bertahan. Lebih dari itu: apakah pengelolaan Taman Nasional ini benar-benar berpihak pada alam dan masyarakat, atau justru pada kantong investor yang lihai mengemas “konservasi” sebagai produk jualan wisata?”

LOCUSONLINE, LABUAN BAJO – UNESCO kembali menaruh sorotan ke Indonesia. Peringatannya jelas: jangan sampai proyek wisata di Taman Nasional Komodo menjelma jadi mesin pengeruk keuntungan yang melupakan konservasi. Dalam dokumen terbarunya, badan PBB ini meminta pemerintah berhenti bermain di wilayah abu-abu yang berisiko merusak Outstanding Universal Value (OUV) nilai universal luar biasa yang menjadi tiket Komodo masuk daftar Warisan Dunia. Senin, 11 Agustus 2025

tempat.co

Syaratnya tidak rumit di atas kertas: setiap pembangunan harus lewat kajian lingkungan strategis (SEA) dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dengan melibatkan semua pihak. Tapi sejarah pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia membuktikan, sering kali “kajian” hanya jadi formalitas sebelum buldoser turun ke lapangan.

Nama PT Palma Hijau Cemerlang (PHC) ikut muncul dalam radar publik. Perusahaan ini disebut punya koneksi ke pengusaha Tomy Winata, dan mengantongi kerja sama pengelolaan lahan seluas 5.815,3 hektare di Pulau Padar. Berbeda dengan investor yang mengincar resort megah, PHC dipromosikan sebagai mitra konservasi. Namun detail programnya masih disimpan rapat, membuat publik bertanya-tanya: konservasi untuk siapa?

Baca Juga :
Menteri Ziarah, Sejarah Tertinggal: Ketika Warisan Budaya Jadi Sekadar Destinasi Foto

Dentang Rebana, Denting Anggaran: Garut Ngotot Jadi Tuan Rumah Nasional

Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Hendrikus Rani Siga, menyebut kehadiran PHC sebagai peluang kolaborasi. “Asal transparan dan sesuai prinsip berkelanjutan,” ujarnya. Pernyataan ini sejalan dengan permintaan UNESCO untuk memperketat zonasi, melibatkan masyarakat adat, hingga mengatur kapal wisata dan liveaboard yang kerap memadati perairan Komodo.

Tinggalkan Balasan

banner-amdk-tirta-intan_3_1
previous arrow
next arrow