Sumber juga mempertanyakan prioritas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada infrastruktur. Pemkab Garut harus bisa menjelaskan kajian dan catatan-catatannya.
“Saya yakin tugas dan tanggung jawab Pemkab ini berat, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan baik dengan semua pihak. Bupati dan wakil bupati harus membuktikan setiap janjinya. Kalau hanya omon-omon saja, maka bersiaplah menerima konsekuensinya. Tidak lagi dan bahkan bisa dihujat oleh rakyat, sehingga nama baik pribadi dan keluarganya yang menjadi korban,” pungkas sumber.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Garut, Abdusy Syakur Amin saat dihubungi media ini, Senin (11/08/2025) melalui Whats App belum memberikan tanggapan apapun. (Asep Ahmad)
