Baca Juga : Ratusan Siswa Mundur dari Sekolah Rakyat: Program Baik yang Lupa Tanya Rakyat
80 Tahun Merdeka, Rakyat Masih Jadi Penyewa di Negeri Sendiri
Nasib Ibu Kota Negara (IKN) juga jadi pertanyaan. Disebut sekilas saja, itu pun tanpa rincian. Anggaran 2026 hanya Rp500 miliar, jauh dari muluk-muluk Rp43 triliun era Jokowi. Seperti anak kos, IKN kini hanya diberi uang saku pas-pasan, cukup buat hidup seadanya.
Di sisi fiskal, transfer ke daerah justru dipangkas drastis. Imbasnya, kepala daerah diprediksi menutup defisit dengan menaikkan pajak, seperti yang sudah bikin warga Pati ngamuk. “Ego pusat bisa mengorbankan daerah,” kritik Bhima.
Prabowo juga menyebut anggaran pendidikan naik jadi Rp757,8 triliun, difokuskan untuk Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. Namun, pengamat menilai program ini justru berpotensi menciptakan segregasi pendidikan, bukan perbaikan kualitas.
Singkatnya, pidato kenegaraan kali ini penuh dengan klaim manis, tapi di baliknya menyimpan daftar panjang masalah: dari nasi kuning yang bikin anak-anak muntah berjamaah, angka pengangguran yang ajaib, sampai proyek IKN yang makin mirip kost-kostan hemat di pinggiran Kalimantan.(Bhegin)
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
