“Dapat kita ketahui, berdasarkan Pasal 68 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dilakukan melalui: pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan. Artinya secara administrasi, GLMPK telah menempuh upaya sebagaimanadiatur oleh Undang-undang”, beber bakti.
Dalam kepemimpinan Bupati Syakur, GLMPK menilai penegakan hukum oleh Satpol PP sangatlah minim ditegakan kepada orang besar atau pengusaha, beraninya kepada orang kecil atau rakyat biasa. Seperti pembongkaran bangunan di pinggir jalan. Itu memang bagus tetapi harus adil jangan pilih dulu baru ditebang. Bangunan hotel juga yang melanggar hukum ya dibongkar dong.
GLMPK membeberkan, merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 – 2031 dan Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016 Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Garut Di Kabupaten Garut, jelas kawasan yang dibangun oleh salah satu hotel masuk kedalam kawasan lahan pertanian basah atau lahan pertanian pangan dilindungi yang dilarang dialihfungsikan, tapi kenapa pemda Garut tidak menindaknya?, apalagi banguna tersebut diduga kuat belum memiliki dokumen perizinan?, jangan-jangan oknum pejabat main mata dengan pemilik hotel.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
