“Kalau DPRD sudah punya dapur MBG, jangan-jangan nanti menu gizi gratisnya ikut disesuaikan sama kepentingan politik lokal: nasi sehat rasa kampanye.”
LOCUSONLIN, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) makin nendang, bukan cuma karena menunya, tapi juga karena isu siapa yang punya dapurnya. Gosip beredar: sederet anggota DPRD di berbagai daerah jadi “juragan” dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, buru-buru pasang “micin klarifikasi”. Katanya, kerja sama dapur MBG itu “terbuka untuk semua pihak”, alias siapa pun boleh jadi mitra pemerintah. Jadi, kalau wakil rakyat mau ganti jas DPRD dengan celemek chef, sah-sah saja.
“(Mitra dapur MBG) terbuka untuk semua pihak,” ujar Dadan, Minggu (14/9/2025), dengan nada seperti sedang bagi-bagi resep rahasia.
Baca Juga : DPR Masih Gelap, Isu Surat Presiden Soal Calon Kapolri Jadi Bola Liar
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto pamer capaian terkini. Ia menyebut MBG sudah menyentuh 23 juta penerima manfaat, naik dua juta hanya dalam hitungan hari. Kalau grafiknya kayak saham gorengan, ini sudah masuk kategori “auto reject atas”.
Jumlah dapur MBG pun diklaim terus membengkak: 6.610 dapur beroperasi, masing-masing menampung 50 pekerja. Targetnya, akhir tahun bisa menyasar 82,9 juta penerima manfaat. Buat gambaran, itu setara dengan seisi bioskop Indonesia yang dipaksa nonton iklan MBG setiap hari.
Prabowo juga ngumumin anggaran jumbo: Rp171 triliun tahun ini dan Rp335 triliun tahun depan buat program gizi. “Ini program yang dilirik dunia,” ujarnya. Entah “dilirik” karena prestasi, atau karena duitnya lebih gurih daripada rendang Padang, masih belum jelas.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
