“Purwakarta Istimewa, siapa yang sebenarnya istimewa pegawai dengan gaji naik, atau rakyat miskin yang nomor antreannya hilang dari daftar bantuan?”
LOCUSONLINE, PURWAKARTA – Drama anggaran kembali dipentaskan di ruang rapat DPRD Purwakarta. Kali ini, aktor utamanya: belanja pegawai yang membengkak tanpa malu-malu, sementara 2.222 keluarga penerima manfaat (KPM) justru dicoret dari daftar bantuan. Pertanyaannya sederhana tapi menyesakkan: uang rakyat lari ke mana?
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Purwakarta, Ricky Syamsul Fauzi, dengan lantang menyindir Dinas Sosial yang dianggap lebih sibuk mengurus “kursi” ketimbang warga miskin.
“Tidak ada kepedulian, tidak ada tambahan honor untuk Karang Taruna dan pekerja sosial di lapangan. Sementara rakyat butuh, Dinsos absen,” semprot Ricky dalam rapat Banggar, Jumat (19/9/2025).
Baca Juga : Warga Jompo dan Disabilitas Tersisih Gara-Gara Data Statistik, DPRD Purwakarta Semprot Dinsos
Ricky juga mengingatkan, sejak bansos pangan berubah jadi rupiah pada 2018, aroma “kepentingan” lebih kencang tercium dibanding aroma kesejahteraan.
“Dimana letak Pemerintah Daerah saat ini? Hari ini rakyat teu diurus, pak!” ujarnya, dengan nada yang lebih mirip teriakan rakyat di pasar ketimbang pidato formal dewan.
Tak berhenti di situ, interupsi datang dari anggota Banggar lainnya, H. Elan Sofyan. Dengan gaya khas, ia menohok Kadinsos P3A, R. Muhamad Nurcahja:
“Pak Kadis, apa artinya BPNT?” tanyanya.
“Bantuan Pangan Non Tunai, pak,” jawab Nurcahja mantap.
Elan langsung menyalak, “Tapi pelaksanaannya tunai, pak! Kalau non tunai, ya non tunai. Jangan ada potong-potongan. Itu banyak di lapangan. Dosa tidak sesuai aturan!”
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
