[Locusonline.co] Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengumumkan kebijakan kenaikan gaji yang signifikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta para pejabat negara. Kebijakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik dan keamanan nasional.
Ketetapan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yang telah diundangkan dan dapat diakses melalui laman resmi Sekretariat Negara pada Kamis (18/9/2025). Perpres ini merupakan revisi dari Perpres Nomor 109 Tahun 2024, dengan perluasan cakupan penerima manfaat kenaikan gaji tidak hanya terbatas pada ASN, melainkan juga mencakup para pejabat negara.
Pasal 1 Perpres tersebut menegaskan bahwa dokumen pemutakhiran RKP Tahun 2025 merupakan bagian integral dari perencanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN)
Selain kebijakan kenaikan gaji, Perpres ini juga mengamanatkan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai upaya strategis untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga mencapai 23%, sehingga memperkuat fondasi fiskal negara dalam mendukung pembangunan nasional.
Delapan Program Prioritas Pemerintah Tahun 2025
Kenaikan gaji bagi ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara merupakan salah satu dari delapan program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah untuk tahun 2025. Program-program lainnya meliputi:
- Peningkatan Gizi Masyarakat: Melalui program pemberian makanan bergizi dan susu gratis kepada siswa sekolah, santri, balita, serta ibu hamil.
- Peningkatan Layanan Kesehatan: Penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit yang memadai di setiap kabupaten.
- Ketahanan Pangan Nasional: Pengembangan lumbung pangan nasional dan peningkatan produktivitas sektor pertanian.
- Peningkatan Kualitas Pendidikan: Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi di setiap kabupaten dan renovasi fasilitas pendidikan yang kurang memadai.
- Penguatan Jaring Pengaman Sosial: Perluasan program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
- Kenaikan Gaji ASN, TNI, Polri, dan Pejabat Negara.
- Peningkatan Infrastruktur dan Perumahan: Pembangunan infrastruktur desa dan penyediaan perumahan murah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Pembentukan Badan Penerimaan Negara.
Tanggapan Menteri Keuangan
Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya menyampaikan bahwa pembentukan BPN masih dalam tahap kajian. Namun, dengan diterbitkannya Perpres Nomor 79 Tahun 2025, arah kebijakan pemerintah terkait pembentukan BPN semakin jelas dan terarah.
Implementasi Kebijakan
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 ini telah berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 30 Juni 2025. Pemerintah berkomitmen untuk segera merealisasikan kebijakan kenaikan gaji ini, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan aparatur negara.
Kebijakan kenaikan gaji ini diharapkan dapat memotivasi ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan dukungan aparatur negara yang profesional dan berintegritas, Indonesia akan semakin maju dan sejahtera. (**)
