“Jargon integritas tetaplah terdengar megah di podium, meski di loket pelayanan masih terdengar bisikan klasik: “Urus cepat, ada biayanya, Pak.”
LOCUSONLINE, PURWAKARTA – Aula Janaka mendadak penuh jargon mulia: Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pencanangan zona integritas di Sekretariat Daerah Purwakarta, Senin (22/9/2025), digadang sebagai “fondasi kokoh” untuk membangun birokrasi bersih, transparan, dan melayani.
Namun, publik tentu sudah kenyang dengan janji seremonial. Istilah “fondasi kokoh” seringkali hanya sekuat backdrop spanduk acara, yang akan dilepas begitu kegiatan selesai.
Sekretaris Daerah Purwakarta, Norman Nugraha, mengaku pencanangan ini lebih dari sekadar seremoni. Katanya, indikator sudah disusun, tim kerja sudah dibentuk, dan area rawan korupsi sudah dipetakan. Pertanyaannya: apakah peta itu nanti dipakai sebagai panduan memberantas atau sekadar sebagai peta wisata birokrasi?
Baca Juga : Perjalanan Dinas Rp468 Juta: Hilang Bukti, Muncul Seribu Alasan
“Pencanangan zona integritas ini adalah gerakan bersama untuk menciptakan birokrasi bersih dari praktik KKN,” ujar Norman penuh keyakinan. Sayangnya, publik tahu, jargon “bersih” biasanya berhenti di meja tanda tangan, sementara praktik lama tetap berjalan di belakang meja.
Acara ditutup dengan penandatanganan komitmen oleh pejabat struktural. Sebuah ritual yang makin lama mirip lomba tanda tangan massal: cepat, rapi, dan penuh harapan meski hasilnya di lapangan sering tak terbaca.
Target mereka jelas: tahun depan berharap dapat predikat WBK dan WBBM dari KemenPAN-RB. Masyarakat tentu berharap lebih realistis: bukan sekadar predikat, tapi bukti nyata. Karena buat warga, birokrasi bersih itu bukan soal spanduk atau seremoni, melainkan pelayanan tanpa pungli, tanpa calo, dan tanpa ribet.(Laela)
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
