“Maksimal 2.000 porsi per dapur. Dengan begitu waktu masak, pemorsian, dan konsumsi tetap singkat, makanan lebih segar,” katanya, seakan memberi resep baru yang lebih masuk akal dibandingkan sekadar menambahkan CCTV di sudut dapur.
Politisi itu juga menekankan pentingnya monitoring, audit, dan sanksi tegas. Karena tanpa itu, kamera hanya akan jadi saksi bisu ketika nasi basi kembali menari di perut rakyat.
“Kami mendorong kebijakan ini jangan hanya simbolis, harus ada audit dan sanksi supaya kejadian luar biasa tidak terulang,” ucap Nurhadi.(Bhegin)
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
