“Rumah adalah kebutuhan dasar, tapi di negeri ini sering jadi komoditas mewah. Janji 3 juta unit terdengar gagah, tapi rakyat mungkin hanya ingin satu hal sederhana: kunci rumah yang bisa benar-benar mereka buka, bukan kunci janji yang hanya dipamerkan di panggung”
LOCUSONLINE, BOGOR – Presiden RI Prabowo Subianto kembali meluncurkan gebrakan besar. Kali ini, bukan soal pangan atau gudang Bulog, melainkan perumahan rakyat. Ia mengumumkan delapan kebijakan strategis untuk memperkuat akses kepemilikan rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Perumahan itu sangat penting. Selain kebutuhan dasar rakyat, sektor ini bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi,” ujar Prabowo dalam acara Akad Massal 26.000 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Senin (29/9/2025).
Prabowo bahkan memasang target 3 juta rumah. Target besar yang ia kaitkan dengan pesan Bung Karno: “Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit.”
Bedanya, kali ini cita-cita itu berupa genteng, tembok, dan pintu rumah subsidi.
Baca Juga :
1.911 Bidang Tanah Disidangkan, Reforma Agraria Masih Jadi Lelucon Serius?
Delapan Kebijakan Unggulan Perumahan Prabowo
- BPHTB Gratis untuk MBR
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dihapus untuk pembeli rumah pertama.
(Satirnya: setidaknya kunci rumah tidak perlu dikunci dengan pajak tambahan). - PBG Gratis dan Proses Cepat
Persetujuan Bangunan Gedung (dulu IMB) digratiskan untuk rumah subsidi. Waktu izin dipangkas dari 45 hari menjadi 10 hari.
(Birokrasi yang biasanya jalan santai, kali ini diminta lari sprint). - PPN Ditanggung Pemerintah
Pajak Pertambahan Nilai untuk rumah di bawah Rp2 miliar ditanggung negara.
(Pertanyaan publik: apakah rakyat bisa ikut ditanggung juga?) - Pelonggaran GWM & Kuota FLPP 350 Ribu
Bank Indonesia diminta longgarkan Giro Wajib Minimum dari 5% jadi 4%. Kuota FLPP naik jadi 350 ribu unit per tahun.
(Bank dipaksa kurangi simpanan, rakyat dipacu menambah cicilan). - BSPS dari Swasta
Pemerintah libatkan swasta dalam Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk perbaikan rumah tidak layak huni.
(Harapannya, rumah rakyat tidak lagi hanya jadi rubrik “kontrakan horor” di media sosial). - Kredit Program Perumahan Terpadu
Akses kredit rumah diperluas lewat jalur lintas kementerian dan lembaga.
(Nama program panjang, semoga proses kredit tidak sepanjang namanya). - FLPP dari Bank Swasta
Tak lagi monopoli bank Himbara, kini bank swasta juga menyalurkan FLPP.
(Persaingan sehat: siapa cepat cair, dia yang dapat nasabah). - FLPP untuk Segmen Pekerja
Pekerja informal seperti buruh pabrik, ART, dan guru honorer masuk skema FLPP.
(Ironinya, rumah bisa diangsur meski gaji tetap digantung).
Prabowo menegaskan target 3 juta rumah harus dikejar habis-habisan. Namun publik masih bertanya: apakah rumah-rumah itu akan benar-benar dihuni rakyat, atau ikut nasib rumah subsidi lain yang mangkrak ditinggal semak belukar?
Sementara itu, Menteri Maruarar Sirait memastikan semua kebijakan dijalankan atas instruksi langsung Presiden.
(Seolah rakyat butuh pengingat: kalau janji ini macet, jangan salahkan tukang, tapi tanyakan ke pemilik proyek).(Bhegin)
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
