“Artinya, paling lambat November 2025 sudah ada kepastian hukum. Jika tidak, kami akan menempuh langkah hukum dengan melaporkan penyidik ke Provam Polri,” ungkap Asep.
Asep kembali menegaskan, Undang-Undang sudah tegas mengatur pada Pasal 73 UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), yang kini diperbarui dengan UU No. 6 Tahun 2023 halaman 668-670 Pasal 44 dan Pasal 73.
“Setiap pejabat Pemerintah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),” ungkapnya.
Asep menambahkan, jika terbukti ada oknum pejabat yang memberikan izin bisa dipidana dan dikenakan denda. “Bagi oknum pejabat yang terbukti, hukumannya lebih berat 1/3 dari hukuman pidana yang diancamkan,” pungkasnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
