“Jika game tembak-tembakan bisa membuat anak meledakkan sekolah, apakah game panen jagung akan membuat anak rajin bertani?”
LOCUSONLINE, JAKARTA – Setelah seminggu publik disuguhi pengungkapan demi pengungkapan soal siswa SMA yang merakit tujuh bom tanpa ketahuan siapa pun, kini perhatian pemerintah beralih ke tersangka yang lebih mudah dipersalahkan: game online.
Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pembatasan game dengan unsur kekerasan. Target utamanya jelas: permainan-permainan tembak-tembakan seperti PUBG, yang dianggap terlalu lancar mengajarkan anak mengenali senjata, menembak virtual, dan mati berkali-kali tanpa konsekuensi.
Mensesneg Prasetyo Hadi jadi juru bicara pertama yang maju, menjelaskan bahwa game full kekerasan adalah ancaman moral baru bangsa. Menurutnya.
“PUBG memajang terlalu banyak senjata dan terlalu mudah dipahami,” katanya. Tidak seperti dokumen pemerintah yang butuh lima kali rapat dan tujuh tanda tangan.
Game dianggap mencuci otak anak-anak, masalah psikologi, empati menurun, kekerasan dianggap biasa.
Seolah-olah, tanpa game, internet tidak akan memperkenalkan hal-hal yang lebih ngeri dari sekadar animasi perang pixel.
Baca Juga : Tes Akademik Tanpa Gawai: Disdik Jabar Menjaga Ruang Ujian Tetap “Suci”
Pasca ledakan SMA 72. Ritual nasional tiap ada insiden: cari kambing hitam yang tidak bisa membela diri.
Di Istana, dalam rapat tertutup. Publik tidak ikut, padahal yang punya HP dan anak-anak bermain game adalah publik itu sendiri.
Karena darknet, radikalisasi digital, depresi, perundungan, dan pengawasan keluarga semuanya lebih kompleks. Game berbeda dengan itu semua punya ikon download dan bisa diblok satu tombol. Lebih gampang disalahkan.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
