“Satu data nasional masih terdengar seperti mimpi digital yang indah di atas kertas koordinasi, namun di lapangan, operator masih berjibaku dengan NIK ganda, warga tanpa KK, dan jaringan yang putus di tengah sinkronisasi.”
LOCUSONLINE, GARUT – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jawa Barat kembali menggelar rapat koordinasi pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Selasa (11/11/2025). Agenda resmi, ruangan dingin, jargon tegas: satu data, satu arah, satu semangat. Tapi di balik layar, masih banyak data yang saling silang dan belum saling sapa.
Rapat yang digelar di MPP Garut ini dihadiri oleh jajaran Disdukcapil provinsi, pejabat kabupaten, BPS, hingga Diskominfo. Kepala Disdukcapil Jabar, Berli Hamdani Gelung Sakti, menegaskan target utama: akurasi dan keterpaduan data tunggal sosial ekonomi yang benar-benar “tunggal”, bukan “tumpang tindih berjamaah”.
“Pemutakhiran DTSEN akan dilakukan secara berkala. Kami ingin semua kabupaten dan kota menghasilkan data yang valid, transparan, dan akuntabel,” ujarnya. Pernyataan standar, tapi beban kerjanya bukan main.
Berli menekankan DTSEN menjadi dasar semua kebijakan publik: dari program bantuan sosial sampai evaluasi kinerja pemerintah. Idealnya, data yang akurat bisa menghentikan kebiasaan lama: warga kaya masih dapat bansos, sementara yang benar-benar miskin cuma dapat janji RT.
“Dengan data akurat, intervensi pemerintah bisa tepat sasaran dan mencegah duplikasi penerima bantuan,” kata Berli.
Masalahnya, di lapangan, pemutakhiran ini sering kali lebih cepat di PowerPoint daripada di lapangan.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
