Plt. Kadisdukcapil Garut, Galih Yudha Praja, mengakui pemutakhiran data di daerahnya masih bergantung pada kerja lintas dinas: Dinsos, Dinkes, dan tentunya keajaiban sistem digital yang sering error di jam sibuk.
“Semua harus berkolaborasi. Validitas tinggi hanya bisa tercapai kalau semua entitas kerja bersama,” ujarnya diplomatis.
Garut sendiri termasuk dalam daftar daerah “anomali” bersama Bandung Barat dan Karawang. Banyak data yang belum terverifikasi. Dalam bahasa lapangan: ada warga yang “hidup di data tapi tak hidup di bantuan”.
Kabid Pengelolaan Informasi Adminduk, Buldansah, menjelaskan anomali itu muncul karena hasil pemadanan antara BPS Pusat dan Dirjen Dukcapil belum sepenuhnya cocok. Bahasa lembutnya: sistem belum nyambung, padahal sudah di-sinkronisasi berkali-kali.
“Garut, Bandung Barat, dan Karawang menjadi prioritas pengecekan lapangan karena banyak data belum diverifikasi,” ujar Buldansah.
Komitmen Disdukcapil Jabar patut diapresiasi, tapi pekerjaan rumahnya panjang. Satu data nasional masih terdengar seperti mimpi digital yang indah di atas kertas koordinasi, namun di lapangan, operator masih berjibaku dengan NIK ganda, warga tanpa KK, dan jaringan yang putus di tengah sinkronisasi.
Sampai sistem benar-benar terhubung, DTSEN tetaplah proyek besar yang sibuk dengan rapat dan daftar hadir sementara akurasi masih menunggu update berikutnya.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
