Selain banyak penggarap yang tidak masuk pada SK Bupati Garut tentang subjek redistribusi tanahan eks HGU Condong, Elu memastikan, yang masuk dalam SK banyak yang bukan penggarap. Ironisnya, banyak juga penggarap yang masuk, namun luasan lahan yang terdaftar lebih kecil dari subjek redistribusi yang baru, yang nota bene banyak bukan penggarap, melainkan aparatur desa dan masyarakat lainnya.
“Intinya begini. Kami sebagai penggarap sekaligus masyarakat Tegalgede, akan sangat setuju apabila ada warga di Tegalgede dan bukan penggarap, tapi bisa masuk dan mendapatkan lahan dari eks HGU PT. Condong, apabila hal itu dimusyawarahkan,” jelasnya.
Pihak forum penggarap, tandas Elu, bukan orang licik yang mementingkan perut sendiri. Sejak awal pihaknya pun memperjuangkan agar masyarakat yang lain bisa mendapatkan tanah, apalagi yang tidak punya rumah dan lahan sama sekali.
“Kami tidak mempermasalahkan jika banyak masyarakat, khususnya yang tidak mampu mendapatkan sertifikat di lahan eks HGU Condong. Yang menjadi persoalan, pihak desa membuat kebijakan itu tanpa melibatkan kami sebagai masyarakat sekaligus penggarap. Kini tiba-tiba muncul SK Bupati, yang didalam SK itu malah puluhan penggarap tidak ada datanya, dan masyarakat bukan pengarap malah dapat lahan lebih luas dari penggarap. Ko bisa gitu?,” papar Elu.
Elu berharap, Gubernur Jabar bisa menjadi penengah bagi masyarakat di Desa Tegalgede dan Pemkab Garut, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pasalnya, setelah beredar SK Bupati tentang penetapan subjek redistribusi tanah di Desa Tegalgede, suasana menjadi mencekam.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
