Pelaksana proyek menegaskan penggunaan spesifikasi sesuai RAB. Tetapi, para pengamat sipil kerap menekankan bahwa jenis material bukan satu-satunya indikator kualitas; metode penggelaran, kepadatan aspal, hingga manajemen drainase adalah faktor kritis. Purwakarta sendiri punya catatan kelam: beberapa ruas jalan yang dibangun dua tahun terakhir cepat berlubang sebelum masa pemeliharaan selesai.
Baca Juga : Purwakarta Dapat Predikat ‘Baik’, Tanda Pengaduan Warga Sudah Mulai Didengar Walau Kadang Pelan
Pihak DPUTR mengingatkan masyarakat membatasi tonase kendaraan, turut memelihara drainase, hingga “ngosrek” bila saluran tersumbat. Kalimat ini menandakan bahwa tanggung jawab pemeliharaan sebagian digeser ke warga. Padahal, proyek bernilai miliaran selayaknya tahan lebih dari sekadar musim hujan pertama.
Anggaran untuk penuntasan jalan rusak berat disebut akan dikejar dalam tiga tahun. Dengan kombinasi APBD, provinsi, hingga DAK pusat, Purwakarta menargetkan kemantapan jalan meningkat signifikan. Namun tanpa mekanisme audit publik yang kuat, target ini rawan berubah menjadi slogan tahunan, sementara kontraktor tetap “itu-itu saja”.
Di sisi lain, penggunaan tenaga lokal dalam pembangunan sering dijual sebagai “pemberdayaan”. Namun, pemberdayaan yang ideal mensyaratkan keterlibatan sejak perencanaan hingga evaluasi. Saat warga hanya diposisikan sebagai pengangkut aspal, sementara pengawasan tetap terpusat, narasi pemberdayaan berubah menjadi ornamen manis.
Jalan mulus memang pantas diapresiasi. Infrastruktur adalah denyut nadi ekonomi. Tetapi, pujian besar-besaran yang cepat digaungkan justru menuntut kehati-hatian lebih. Ketika tokoh, pejabat, pembina, dan kontraktor saling mengangguk dalam satu frame foto, ruang kritis publik perlahan mengabur.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
