Sidak Menteri UMKM dan Skema Baru KUR: Solusi atau Bom Waktu?
[locusonline, Jakarta] – Dalam aksi inspeksi mendadak (sidak) yang dramatis, Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurahman mendatangi langsung kantor PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) pada Kamis (27/11/2025). Aksi ini bukan sekadar pencitraan, melainkan respons atas keluhan pelaku UMKM yang masih dimintai agunan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bawah Rp 100 juta.
Aksi Sidak: Dari Laporan ke Tindakan Nyata
Berdasarkan rekaman video yang beredar, Menteri Maman yang mengenakan batik hitam terlihat berdialog langsung dengan petugas bank. Dengan tegas ia menanyakan persyaratan pengajuan KUR, kemudian menyampaikan kebijakan pemerintah yang sesungguhnya.
“Untuk pinjaman KUR dari angka 1 juta sampai 100 juta memang tidak memerlukan agunan,” tegas Maman di hadapan petugas bank yang terlihat nervous.
Skema Baru: Siapa Sebenarnya yang Menanggung Risiko?
Yang menarik dari penjelasan Menteri Maman adalah transparansi mengenai skema penjaminan. Ia mengungkapkan bahwa untuk KUR skala kecil, penerapan agunan sudah tidak relevan karena pemerintah telah mengubah mekanisme penjaminan.
“Artinya, pihak bank penyalur tidak lagi menanggung risiko. Semua sudah dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo,” jelas Maman.
Skema ini pada dasarnya adalah transfer risiko dari bank ke lembaga penjamin. Dengan kata lain, bank seperti BRI tidak perlu khawatir menanggung kerugian jika terjadi kredit macet pada KUR di bawah Rp 100 juta.
Analisis Risiko: Peringatan dari Indef
Di balik kemudahan yang ditawarkan, Institute for Development of Economics & Finance (Indef) menyampaikan peringatan serius. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, mengungkapkan kekhawatiran akan potensi moral hazard.
“Tanpa mitigasi risiko yang memadai, kebijakan ini berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kualitas kredit dan mendorong munculnya moral hazard,” kata Rizal dalam keterangan tertulis, Kamis (20/11/2025).
Beberapa poin kritis yang diungkapkan Indef:
- Potensi Moral Hazard: Baik dari sisi debitur maupun penyalur, karena persetujuan kredit menjadi terlalu mudah
- Kualitas Kredit: Ekspansi besar-besaran tanpa disiplin penyaluran yang ketat berisiko menciptakan kredit bermasalah
- Ketahanan Sektor: UMKM pangan dan jasa harian lebih resilien dibanding sektor yang sensitif gejolak harga
Dampak pada UMKM: Kemudahan dengan Tanggung Jawab
Bagi pelaku UMKM, kebijakan ini tentu menjadi angin segar. Dengan bunga tetap 6% dan kemudahan pengajuan berulang tanpa batasan jumlah, akses permodalan menjadi lebih terbuka.
Namun, para pelaku UMKM juga perlu menyadari bahwa “bebas agunan” bukan berarti “bebas tanggung jawab”. Kredit tetap harus dikembalikan, dan kinerja usaha harus terus dijaga.
Outlook: Menuju Inklusi Keuangan yang Berkelanjutan
Kebijakan KUR tanpa agunan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan bagi UMKM. Namun, keberhasilannya akan sangat tergantung pada:
- Efektivitas Pengawasan: Baik dari OJK maupun kementerian terkait
- Edukasi kepada UMKM: Pentingnya penggunaan kredit yang bertanggung jawab
- Sistem Monitoring: Untuk mendeteksi dini potensi kredit bermasalah
Seperti kata Menteri Maman, “Kami ingin memastikan kebijakan ini benar-benar sampai ke masyarakat, tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu.” (**)
