“Programnya rapi, narasinya indah tapi esensi akhirnya hanya satu dana desa bukan buat main-main, dan Garut sedang mulai serius mengawasi.”
LOCUSONLINE, GARUT – Inspektorat Daerah Kabupaten Garut kembali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Dana Desa di Balai Diklat Kependudukan dan KB, Tarogong Kidul, Selasa (2/12/2025). Di atas kertas, acaranya terlihat manis meningkatkan kompetensi aparatur desa. Tapi di balik layar, kegiatan ini memantik tanya krusial apakah sekadar pelatihan, atau upaya “perisai dini” menghadapi derasnya kasus penyalahgunaan dana desa yang terus menjerit di berbagai daerah?
Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dedy Mulyadi, mengakui bahwa tugas sekretaris desa (sekdes) kini makin rumit. Administrasi harus rapi, laporan harus akuntabel, dan pengelolaan dana desa wajib steril dari permainan kotor.
“Bimtek ini langkah strategis. Peran sekdes makin kompleks, administrasi dan keuangan harus akuntabel,” ucap Dedy sebuah pernyataan yang terasa seperti peringatan dini bagi 421 sekdes yang hadir tiga hari ke depan.
Dedy juga menekankan bahwa desa merupakan “ujung tombak pembangunan”. Namun ironinya, justru sektor inilah yang paling sering tercatat dalam laporan penyelewengan anggaran. Karena itu, pesan Dedy terasa seperti tamparan halus: hati-hati, semua mata mengawasi.
“Anggaran desa makin besar. Harus tertib dan berpegang pada regulasi. Desa harus jadi instrumen pembangunan, bukan masalah baru,” tegasnya.
Ketua Pelaksana, Bambang Hernowo, menyebut antusiasme peserta tinggi. 421 sekdes hadir, dibagi tiga hari pelaksanaan. Narasumber pun tak main-main, Kejaksaan Negeri Garut, Kantor Pajak Pratama, Bapenda, DPMD, hingga Inspektorat sendiri.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
