Dalam rentang 2020–2024, ratusan ribu hektare hutan di Sumatra Barat wilayah tetangga yang terhubung secara ekologi ikut hancur. Kerusakan terparah tercatat di:
- Dharmasraya
- Agam
- Tanah Datar
- Pesisir Selatan
Citra satelit menunjukkan pola pembukaan di kawasan konservasi dan perbukitan Taman Nasional Kerinci Seblat area yang seharusnya steril dari aktivitas korporasi.
Jalur transportasi gelondongan, cerukan ekscavator, dan pola bujur-sangkar bekas tebangan menjadi bukti visual bahwa proses ini sistemik, berkelanjutan, dan dilakukan dengan intensitas industri, bukan intensitas alam.
“Ini menunjukkan gagalnya tata kelola hutan. Izin-izin dikabulkan dengan mudah, bahkan untuk PLTA dan tambang yang jelas mengubah bentang alam,” kritik LBH.
Hutan yang sebelumnya menyerap limpasan air kini berubah menjadi kanal buatan, jalan korporasi, dan permukaan keras yang mempercepat aliran air. Akibatnya, banjir bukan datang tapi dihantarkan.
Baca Juga : Garut Jadi Arena Lawan Union Busting PT Pratama Abadi Industri
Dari Data ke Darurat: 604 Nyawa Hilang
Merujuk catatan BNPB per Selasa (2/12), total korban jiwa di Sumatra Utara, Barat, dan Aceh mencapai 604 orang:
- 283 jiwa di Sumatra Utara
- 165 jiwa di Sumatra Barat
- 156 jiwa di Aceh
Bukan sekadar banjir, tetapi rangkaian bencana hidrometeorologi yang diperparah oleh hilangnya penyangga alam hutan.
Korban meninggal bukan angka statistik, tetapi cermin kegagalan manajemen kawasan hutan yang menua sebelum diperbaiki.
Narasi Pemerintah: “Ini Cuaca Ekstrem”
Gubernur Sumut Bobby Nasution tetap mengaitkan bencana dengan hujan ekstrem. Dalam pernyataannya di Instagram, ia menyebut intensitas hujan tinggi sebagai pemicu utama banjir dan longsor.
Namun analisis akademisi dan pemerhati lingkungan menunjukkan narasi ini setengah benar, setengah nyaman, karena cuaca ekstrem adalah katalis bukan akar.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
