Akar masalahnya adalah deforestasi yang berlangsung bertahun-tahun dan diabaikan pejabat lintas kementerian:
- Kementerian Kehutanan
- Kementerian ATR/BPN
- Kementerian ESDM
- Kementerian Lingkungan Hidup
Semua memiliki andil dalam pemberian izin, pengawasan yang lemah, hingga kebijakan yang lebih memudahkan investor dibanding menjaga ekosistem.
Rekomendasi: Moratorium atau Bencana Berulang
LBH mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar “kunjungan lokasi bencana” yang sudah jadi ritual tahunan. Rekomendasinya keras:
- Moratorium izin industri ekstraktif
- Audit korporasi pembuka lahan
- Penindakan terhadap pembalak dan tambang ilegal
- Evaluasi menyeluruh sistem perizinan
Poin terakhir krusial, karena tanpa perubahan struktural, bencana berikutnya hanya soal waktu. Fakta satelit, data lembaga independen, dan temuan lapangan memperlihatkan pola yang terlalu jelas untuk diabaikan.
Banjir Sumatra Utara bukan bencana alam murni tapi bencana izin, bencana pembiaran, dan bencana tata kelola. Cuaca mungkin memicu, tapi siapa yang membuka pintu?*****

“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”









